bentuk atau contoh hubungan industrial pancasila

PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA

1. Pengertian
Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

2. Tujuan hubungan industrial pancasila adalah :

a) Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
b) Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
c) Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
d) Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
e) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajadnya sesuai dengan martabatnya manusia.
3. Landasan
a) Hubungan Industrial Pancasila mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD’45. secara operasional berlandaskan GBHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh pemerintah.
b) Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional.
B. Pokok-pokok Pikiran dan Pandangan Hubungan Industrial Pancasila
1. Pokok-pokok Pikiran
a) Keseluruhan sila-sila dari pada pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
b) Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, kenyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin.
c) Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Asas-asas untuk mencapai tujuan
a) Asas-asas pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta keseimbangan.
b) Asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi.
3. Sikap mental dan sikap sosial
Sikap social adalah kegotong-royongan, toleransi, saling menghormati. Dalam hubungan industrial pancasila tidak ada tempat bagi sikap saling berhadapan/ sikap penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah.
C. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila
1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit

a. Lembaga kerjasama bipartite dikembangkan perusahaan agar komunikasi antar pihak pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancer.
b. Lembaga kerjasama tripartite dikembangkan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan dialog antar ketiga pihak tersebut.
2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
a. Melalui kesepakatan kerja bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan mufakat dalam mewujudkan kesepakatan kerja bersama.
b. Dalam kesepakatan kerja bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat perhatian.
c. Setiap kesepakatan kerja bersama supaya paling sedikit harus memiliki suatu pendahuluan/mukadimah yang mencerminkan falsafah hubungan industrial pancasila.
3. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial
a. Lembaga yang diserahi tugas penyelesaian perselisihan industrial perlu ditingkatkan peranannya melalui peningkatan kemampuan serta integritas personilnya.
b. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P yang berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat, adil, terarah dan murah.
4. Peraturan perundangan ketenagakerjaan

a. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat dan memberi kepastian terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.
b. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubungan industrial pancasila. Karena itu kalau perlu diciptakan peraturan perundangan yang baru yang dapat mendorong pelaksanaan hubungan industrial pancasila.
5. Pendidikan hubungan industrial
a. Agar falsafah hubungan industrial pancasila dipahami oleh masyarakat, maka falsafah itu disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan.
b. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja maupun pengusaha dan juga aparat pemerintah. 
D. Beberapa masalah khusus yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan hubungan industrial pancasila
1. Masalah pengupahan
Apabila didalam perusahaan dapat diciptakan suatu system pengupahan yang akibat akan dapat menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan produktivitas kerja. Apabila didalam perusahaan tidak dapat diciptakan suatu system pengupahan yang baik, maka upah akan selalu menjadi sumber perselisihan didalam perusahaan.
2. Pemogokan
Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya. Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan tetapi secara filosofis harus dihindari.

Contoh Kasus Hubungan Industrial Pancasila

1.      Hubungan industrial “Gaji Tak Dibyar Utuh, Ribuan Buruh PT. Suzuki Indomobil Ttutup Jl. Diponegoro

2.      Gambaran Umum Perusahaan dan Kondisi Pasar

PT. Suzuki Indomobil Motor didirikan pada tahun 1970, awalnya dibawah bendera PT. Indohero Steel & Engineering Co yang memperkenalkan produk roda 2 tipe A 100 & FR. PT. Suzuki Indomobil Motor merupakan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri dengan kekuatan 5 (Lima) buah perusahaan, yakni PT. Indohero Steel & Engineering Co., PT. Indomobil Utama, PT. Suzuki Indonesia Manufacturing, PT. Suzuki Engine Industry dan PT. First Chemical Industry. Lima perusahaan tersebut bergabung (Merger) dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia melalui surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) nomor 05 / I /PMA / 90 tertanggal 1 Januari 1990, dan diperingati sebagai tanggal berdirinya PT. Indomobil Suzuki International, yang bergerak dalam bidang usaha Industri Komponen dan Perakitan kendaraan bermotor merek Suzuki roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil).

Pada periode September 2012, total penjualan Suzuki (retail sales) berhasil menembus angka tertinggi sebesar 13.311 unit, dibandingkan bulan September sebesar 10.125 unit atau meningkat 131% dan 179% dibandingkan dengan periode bulan yang sama di tahun 2011 lalu untuk mendukung program pemerintah bagi penyediaan lapangan kerja di Indonesia, maka PT. Suzuki Indomobil Motor telah membangun industri otomotif di daerahTambun, Bekasi, Jawa Barat dengan kapasitas 1.200.000 unit per tahun untuk sepeda motor dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2100 orang, dan disusul kemudian dengan membangun pabrik baru untuk produksi mobil dengan kapasitas 100.000 unit per tahun untuk mobil.

Visi                  :Menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri.

Misi                 : Mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan dan Memberikan konstribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan usaha Indomobil. Memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

3.      Gambaran Umum Kasus

Kasus ini terjadi pada tanggal 23 April 2012 yang bermula karena pihak perusahaan berkewajiban membayar upah pekerjanya Rp 1.850.000 per bulan, namun hanya dibayar Rp 1.400.000 terhitung sejak Januari 2012 lalu. Unjuk rasa empat ribuan buruh Suzuki Indomobil dan Indomobil Sales yang menuntut pelaksanaan tuntutan kenaikan upah, dan di tahun 2009 mengingat hal tersebut diputuskan PHI dan Mahkamah Agung, namun hingga sekarang belum ada realisasinya. Selain itu, buruh menuntut pembatalan pemberlakukan aturan jam kerja secara sepihak oleh perusahaan, adanya penambahan jumlah jam kerja diawal masuk kerja shift sebanyak 15 menit setiap harinya di tiga pabrik Suzuki.

4.      Masalah

Mengapa pihak PT Suzuki Indomobil belum menaikkan upah karyawannya? Kenapa pihak perusahan asal Jepang tidak mau memenuhi panggilan mediasi yang diadakan oleh Komisi IX DPR RI? Apakah jenis konflik atau perselisihan pada kasus ini? Bagaimanakah solusi terbaik pada kasus ini?

5.      Gambaran Umum Peraturan atau Perundang-Undangan

Keputusan Mahkamah Agung dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012. "Putusan MA tahun 2008 menyatakan (perusahaan harus memberikan) rapelan pengobatan, uang makan, uang pensiun, kenaikan gaji asisten manajer keatas”.  UU.13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 1 (Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan).

6.      SWOT Analisis

Kekuatan (Strengths): 1. Sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Berada di bawah naungan group yang berpengalaman. 3. Produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Kelemahan (Weaknesses): 1. Manajemen yang kurang terarah. 2. Masih dirasakan kurangnya Kualitas produk dan layanan yang ditawarkan.

Peluang (Opportunities): 1. Kesempatan untuk perluasan usaha. 2. Peluang bisnis. 3. Peranan partner perusahaan.

Ancaman (Threats): 1. Keberadaan pesaing sejenis. 2. Keberadaan pesaing tidak langsung. 3. Terhentinya kerjasama dengan partner perusahaan.

7.      Pembahasan

Menurut saya, permasalahan diperusahaannya bermula dari tuntutan kenaikan upah tahun 2009 yang sudah menjadi putusan PHI dan bahkan Mahkamah Agung, namun belum juga dilaksanakan perusahaan. "Pelaksanaan pembayaran atas Rapelan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2010-2012, yang sudah disepakati antara pengusaha dengan Serikat Pekerja serta di kuatkan oleh Surat Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI juga tidak dilaksanakan, "inilah yang membuat para buruh mengamuk, Karena hak mereka tidak dipenuhi yang pada akhirnya perselisihan ini diselesaikan dengan mediasi tetapi itu pun gagal karena pihak perusahan asal Jepang tidak mau memenuhi panggilan mediasi yang diadakan oleh Komisi IX DPR RI. Entah bagaimana penyelesaian masalah ini selanjutnya.

8.      Kesimpulan

Dapat disimpulkan, bahwa perusahaan besar pun masih ada yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah mengenai putusan Mahkamah Agung dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012. "Putusan MA tahun 2008 menyatakan (perusahaan harus memberikan) rapelan pengobatan, uang makan, uang pensiun, kenaikan gaji asisten manajer ke atas. Selain itu, tentang menaikkan upah mereka sesuai aturan pengupahan 2012. Dalam PKB disebutkan, perusahaan akan menaikan gaji karyawan secara berkala tiap tahun. Itu berdasarkan kemampuan perusahaan dan capaian target produksi.

9. Referensi

http://www.Indomobil.group.com

http://www.TEMPO.CO.Metro.com

http://www.antaranews.com

http://www.Tambu_Dakta.com Revisi UU 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Keputusan Mahkamah Agung dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012.